DHE Tak Dibawa Pulang, Jonan Bakal Cabut Rekomendasi Ekspor

 

Jakarta — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mencabut rekomendasi persetujuan ekspor perusahaan tambang mineral dan batu bara (minerba) yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. 

Hal itu diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1952K/84/MEM/2018 tentang Penggunaan Perbankan di Dalam Negeri atau Cabang Perbankan di Luar Negeri untuk Penjualan Minerba ke Luar Negeri. Beleid tersebut telah diteken oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 5 September 2018 lalu.

Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM dapat merekomendasikan pencabutan eksportir terdaftar (ET) bagi perusahaan batu bara yang tidak menempatkan DHE di dalam negeri. Dengan demikian, perusahaan tidak bisa mengekspor.

Sanksi juga dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) khusus, berupa peringatan/teguran tertulis dan penghentian kegiatan usaha.

“Rencana Kerja dan Anggaran Biaya IUP, IUPK, KK, PKP2B, IUP OP khusus pengolahan dan/atau pemurnian tahun berikutnya, dilakukan penyesuaian setelah dicabutkan rekomendasi persetujuan ekspor mineral atau diterbitkannya rekomendasi pencabutan ET batu bara,” ujar Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot saat memberikan sosialiasi kepada perwakilan perusahaan tambang dan perbankan di kantornya, Jumat (7/9).

Bambang mengungkapkan pengawasan penempatan hasil penjualan ekspor dengan bukti penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam transaksi pembayaran kini tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Namun, dengan terbitnya Kepmen 1952/2018, Kementerian ESDM kini akan menerima laporan berkala bulanan penjualan ekspor dari perusahaan tambang.

“Untuk September 2018, saya mau transaksi pembayaran (ekspor) dari Januari-September 2018 dilaporkan. Untuk selanjutnya, laporan bulanan,” ujar Bambang. 

Penempatan DHE di dalam negeri dilakukan dengan menaruh pada bank devisa yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia.

Setelah ditempatkan di bank devisa, eksportir baru bisa menggunakan DHE tersebut termasuk mengirimkan ke kantor pusat perusahaan yang berada di luar negeri.

“Penjualan tetap masuk ke sini dulu setelah itu baru disetor ke induknya,” ujarnya.

Batas waktu penerimaan DHE paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Kemudian, paling lambat 14 hari setelah tanggal jatuh tempor pembayaran dan harus disertai dokumen pendukung seperti perjanjian, kontrak penjualan, dokumen pemesanan, L/C dan surat pernyataan dari pembeli.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama menyatakan perusahaan selama ini telah menempatkan hasil penjualan ekspornya di dalam negeri terlebih dahulu.

“Kami sudah lakukan ini sejak tiga tahun yang lalu,” ujar Riza kepada CNNIndonesia.com

 

Sumber:

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180907133617-85-328497/dhe-tak-dibawa-pulang-jonan-bakal-cabut-rekomendasi-ekspor

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.